Postingan

Polemik Kampanye Pemilu 2024 : KPU Usulkan 120 Hari, Pemerintah Minta 90 Hari

Jakarta -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan durasi kampanye Pemilu 2024 sekitar 120 hari atau empat bulan. Tahapan kampanye ini dimulai 14 Oktober 2023. " Durasi kampanye 120 hari mulai dari 14 Oktober 2023 sampai 11 februari 2024, hari pemungutan suara," ujar Ketua KPU Ilham Saputra saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (24/1). Sementara, pemerintah memiliki pandangan berbeda dengan KPU. Pemerintah mengusulkan masa kampanye dikurangi menjadi 90 hari. "Kemudian mengenai masa kampanye yang disarankan oleh diusulkan KPU selama 120 hari kami berpendapat maksimal 90 hari," ujar Mendagri Tito Karnavian dalam rapat kerja. Menurut Tito, tiga bulan sudah maksimal untuk melakukan kampanye. Supaya masyarakat tidak lama terbelah. "Tiga bulan sudah cukup kami kira masyarakat juga tidak lama terbelah dan kami kira dengan adanya teknologi komunikasi media maupun sosmed jaringan kami kira ini waktunya cukup," ujar Tito.

Masalah Pelat Mobil Arteria Dahlan, Ombudsman Duga Ada Maladministrasi di Polri

Jakarta -  Ketua Ombudsman RI Mokh Najih mengatakan ada potensi maladministrasi di kepolisian terkait pelat nomor khusus polisi di mobil milik anggota DPR Arteria Dahlan. Total ada lima mobil Arteria Dahlan di parkiran DPR yang memakai pelat Polri sama dengan angka 4196-07. "Ini ada potensi maladministrasi di kepolisian," kata Najih, saat dikonfirmasi di Jakarta dilansir Antara, Jumat (21/1). Menurut Najih, berpotensi ada maladministrasi jika tingkat urgensinya dan kebutuhan penggunaan pelat nomor polisi tersebut tidak sesuai. Dia menjelaskan secara normatif penggunaan nomor kendaraan khusus Polri, TNi, adalah nomor yang diberikan karena kekhususan sebagai dinas, sama seperti mobil pemerintah yang pelat merah. Kendaraan dengan pelat khusus tersebut tidak boleh digunakan orang yang tidak dinas di institusi tersebut, baik Polri, TNI dan sejenisnya. "Kecuali nomor dinas khusus yang warna hitam," ujarnya. Dalam kasus Arteria Dahlan, Najih menyebutkan perlu ditelusuri t

Ketua Umum Gerindra Ditanya Soal Capres 2024, Masih Jauh

Jakarta -  Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih enggan berkomentar panjang soal pencalonan presiden. Menurutnya, Pilpres 2024 masih jauh. "Ya kita lihatlah masih jauh 2024 lah," katanya seusai menghadiri kongres ke-3 Tidar di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Jumat (17/12). Menteri Pertahanan ini belum mau merespons pertanyaan seputar elektabilitasnya yang tinggi di sejumlah lembaga survei. "Kita tidak berbicara dulu ya, nanti aja," ucapnya. Wartawan juga sempat menyinggung dukungan kepada pasangan Prabowo-Puan pada Pilpres 2024 . Tetapi, bekas Danjen Kopassus itu tidak menjawab. Sebelumnya, lembaga survei Indopol menyatakan Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi dalam survei calon presiden yang dilakukan pada 19-27 November 2021. Posisi kedua ditempati Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, disusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kasus Pelaporan Anggota Komisi B DPRD DKI tak Ambil Pusing Oleh Politikus Gerindra

Jakarta -  Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz tak ambil pusing dirinya dilaporkan salah seorang anggota Komisi B, Ichwanul Muslimin ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI. "Itu kan hak dewan, saya menghormati apa yang dilakukan oleh beliau karena itu dengan prosedur ya, kan kalau ada perselisihan dilaporkan ke BK , nanti BK menggali gitu ya, enggak papa. Itu biasa aja ya," kata Aziz saat dikonfirmasi pada Kamis (9/12). Ia mengaku belum mengetahui secara pasti alasan Ichwanul melapor ke BK. Namun, ia menyebut bakal kooperatif jika BK melayangkan surat panggilan terkait laporan itu. "BK pasti nanti kan klarifikasi, saya juga enggak tahu sih ini dilaporkan karena apa, nah rapat itu atau apa. kan direkam semua, apa yang saya bicarakan, rekan saya bicarakan, ada semuanya di situ kan, tinggal ditinjau aja sama BK, lihatnya salah apa enggak saya. Kalau salah saya minta maaf, kalau nerima hukuman saya terima, begitu," katanya. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ichwanul M

Beberapa Faktor Penentu Koalisi di Pemilu 2024 Nanti

Jakarta -  Pendiri lembaga survei dan konsultan politik Cyrus Network, Hasan Nasbi mengatakan, ada dua hal yang bisa membuat perubahan peta dukungan publik terhadap figur capres 2024. Yaitu habisnya masa jabatan beberapa kepala daerah dan koalisi partai dilakukan lebih awal, yang juga dapat memunculkan calon lebih cepat. Hal itu disampaikan Hasan Nasbi dalam diskusi yang diadakan total Politik di Cikini, Jakarta, Minggu (5/12). Hasil survei dari lembaga-lembaga yang kredibel selalu menempatkan tiga nama teratas, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Tiga nama itu sudah muncul dalam berbagai survei pasca-Pilpres 2019 . Bedanya adalah posisi nomor dua yang sempat ditempati Anies Baswedan kini diambil Ganjar Pranowo. Menurut Hasan, tiga nama tersebut adalah pewaris dukungan Prabowo dan Jokowi di 2019. "Prabowo itu Old Soldier, veteran pilpres yang nggak ngapa-ngapain saja punya pendukung tetap sekitar 25%," ujar Hasan Ganjar Pranowo dianggap mewarisi sebagian pemi

Komisi Pemilihan Umum Minta DPR Tetapkan Jadwal Pemilu 2024 Pada 7 Desember 2021

Jakarta -  Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan pihaknya telah menyurati Komisi II DPR agar menindaklanjuti pembahasan jadwal Pemilu 2024. "Hari ini (Selasa, 30/11) KPU telah mengirimkan surat permohonan konsultasi dalam forum RDP untuk membahas rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024 . Surat sdh diterima di staf Setjen DPR RI," ujar Pram dalam keterangannya, Selasa (30/11). Stroller berharap DPR bisa mengetuk palu kesepakatan pada 7 Desember mendatang. "Dalam surat tersebut KPU berharap RDP bisa dilaksanakan pada tanggal 7 Desember atau setidak-tidaknya sebelum memasuki masa reses, menyesuaikan dengan program Kemendagri dan Komisi II DPR," tegas dia. Selain itu, Pram menyatakan semua pihak sudah sepakat jadwal hari-H pemungutan suara untuk Pemilu 2024 jatuh pada 21 Februari. "Terkait dengan hari H, KPU telah mendengar masukan dari banyak pihak. Syukurnya, semua pihak pada akhirnya melihat bah

Upaya Moeldoko Kudeta AHY dari Demokrat Kandas

Jakarta -  Kubu Moeldoko mengalami kekalahan telak dari Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pelbagai manuver untuk mengambil alih kepengurusan AHY yang sah di Demokrat selalu kandas. Kisruh Demokrat vs Moeldoko ini berawal ketika Partai Demokrat mengendus upaya kudeta oleh sejumlah kader dan pejabat pemerintah. Belakangan terungkap pejabat itu adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Kudeta ini digawangi oleh Jhoni Allen, Darmizal, Nazaruddin, Marzuki Alie dll. Moeldoko menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Delicatessen Serdang, Sumatera Utara. KLB yang digelar secara singkat, langsung mengangkat Moeldoko sebagai Ketua Umum. Setelah itu, kubu Moeldoko mengupayakan pengesahan kepengurusan hasil KLB. Mereka mengajukan permohonan pengesahan ke Kemenkum pork pada 15 Maret 2021. Berikut perjalanan Moeldoko merebut Demokrat dari AHY: Menkum HAM Tolak KLB Delicatessen Serdang Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengumumkan, menolak permohonan pengesahan hasil KLB Deli S